116 Tahun Puputan Badung

[September 2020 – BASAbali Memperingati 116 Tahun Puputan Badung]

Sameton mungkin akan bilang bahwa Puputan Badung adalah nama satu lapangan atau area public yang cukup terkenal di kota Denpasar. Tidak salah, saat ini Puputan Badung sendiri menjadi nama salah monumen yang berlokasi di kawasan Dauh Puri Kangin, Denpasar Barat. Namun, sudahkan kalian tau sejarah dari Puputan Badung itu sendiri sehingga kemudian didirikan satu tugu monumen sebagai peringatan sejarah salah satu perang besar di Bali tersebut?

>>Sejarah Puputan Badung

Perang ini terjadi pada tanggal 20 September 1904, 116 tahun yang lalu. Perang ini bermula dari muncuknya konflik yang terjadi akibat adanya kapal karam pada tanggal 27 Mei 1904. Bagaimana perang besar dan kapal karam ini saling berhubungan? Kapal ini bernama Sri Kumala yang berbendera Belanda dan dimiliki oleh Kwee Tektiang. Kapal ini karam di pesisir pantai Sanur yang menjadi daerah kekuasaan kerajaan Badung saat itu. Hukum yang ada menetapkan bahwa raja berhak menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayahnya berserta dengan muatannya (Hukum Tawan Karang). Namun, pada tahun 1849 hukum dihapuskan dan diganti dengan pertanggungjawaban raja untuk melindungi dan menyelamatkan kapal yang karam beserta isinya (Perjanjian Kuta 1849).

Hal ini kemudian menjadi kontradiksi dimana kapal Sri Kumala tidak dapat diselamatkan. Sehingga, salah satu punggawa Sanur pada kala itu, Ida Bagus Ngurah memerintahkan rakyat untuk membongkar dan mengumpulkan puing-puing kapal di desa Beaung. Akibat dari kondisi ini, pemiliki kapal menghadap Residen Bali (J.Eschbach) dan beranggapan bahwa kapalnya dirampas oleh penduduk Sanur. Kemudian, hal ini memicu ketegangan antara tiga pihak yakni Kerajaan Badung, pemilik kapal dan Belanda.

Kerajaan dianggap telah melanggar perjanjian yang sudah ada dan melaporkan kepada pihak Belanda. Namun, ada kejanggalan dalam laporan yang diberikan oleh pemilik kapal, bahwa ia kehilangan 7.500 gulden setelah kapalnya “dirampas” oleh penduduk Sanur. Sedangkan nahkoda dan awak kapal itu sendiri berhasil menyelamatkan barang dan harta bendanya. Setelah diselidiki lebih lanjut oleh pihak Belanda, diputuskan bahwa kerajaan badung tidak bersalah namun lalai dalam melindungi kapal Sri Kumala.

J.Eschbach kemudian mengajukan permasalahan tersebut ke Majelis Kerta (Badan peradilan kerajaan Badung) dan menuntut ganti rugi sebesar 7.500 gulden. Dewan Hindia Belanda di Batavia sempat menasehati Gubernur Jenderal untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan hati-hati dan beranggapan bahwa tuntutan yang diajukan tersebut berlebihan. Namun yang terjadi adalah Gubernur Jenderal Van Heutz tidak menerima saran tersebut dan sebaliknya menuruti nasehat dari J.Eschbach untuk menuntut Kerajaan Badung ( I Gusti Ngurah Made Agung) untuk membayar ganti rugi. Sikap dari Gubernur Van Heutz inilah yang diyakini sebagai siasat untuk menimbulkan perselisihan antara pihak Belanda dan Kerajaan Badung sehingga memicu perang Puputan Badung.

 

>> Ada beberapa tempat atau daerah yang berhubungan erat dengan peristiwa ini: